Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ende dalam rangka mempersiapkan dan mensukseskan penyelenggaraan Sail Indonesia 2010 meminta alokasi dana sebesar Rp242 juta. Dalam penetapan APBD tahun anggaran 2010 lalu anggaran penyelenggaraan Sail Indonesia 2010 tidak dialokasikan sehingga dinas meminta agar disetujui lembaga Dewan penggunaan dana sisa lebih perhitungan (Silpa) APBD 2009.
Hal itu terungkap dalam denngar pendapat Badan Anggaran DPRD Ende dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, Sabtu (31/7). Rapat Badan Anggaran dipimpin Marselinus YW Petu didampingi Wakil Ketua, M Liga Anwar.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ende, Anna Anny Labina pada kesempatan itu mengatakan, sail Indonesia 2010 direncanakan akan menyinggahi Ende di Nanganio Kecamatan Maurole selama tiga hari. Dikatakan, dari 125 kapal layar yang ikut serta dalam sail tahun ini, para sailor akan terbagi dua yakni ke Alor dan Rote dan terdapat 45 kapal yang sudah mendaftar untuk menyinggahi Ende. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2009 lalu yang hanya 11 kapal. Yayasan Cinta Bahari, lanjut Ani Labina, terus melakukan promosi agar para sailor mau menyinggahi Ende dan mengunjungi Danau Kelimutu.
Ani Labina mengatakan, untuk mensukseskan penyelenggaraan Sail Indonesia 2010 tahun ini, dinas membutuhkan anggaran sebesar Rp242 juta. Menurutnya, kegiatan promosi budaya memang membutuhkan dana yang cukup besar. Pada awal penetapan APBD 2010 lalu, dinas mengajukan anggaran sebesar Rp4,5 miliar. Namun dalam proses pembahasan di Dewan, dinas hanya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp500 juta. Dana Rp500 juta itu, kata Labina telah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
Karena itu, katanya, untuk kegiatan promosi tidak dapat mengambil dari dana Rp500 juta saat penetapan awal tersebut. Dari anggaran R242 juta yang diajukan dinas itu, jika dalam penggunaannya tidak seluruhnya terserap maka dinas akan mengembalikannya ke kas daerah.
Marsel Petu pada kesempatan itu mengatakan, Sail Indonesia merupakan kegiatan yang sudah mendunia dan sudah masuk ke wilayah Kabupaten Ende. Dia berharap, penyelenggaraan sail ini memiliki makna agar ke depan pendapatan daerah dari sektor pariwisata lebih besar lagi.
Terkait pengajuan dians kepada bupati untuk menggunakan dana silpa tahun 2009 yang kemudian diajukan ke Dewan untuk mendapatkan persetujuan, Marsel Petu menyetujui untuk dialokasikan. Hanya saja dia mempertanyakan jika sail merupakan kegiatan rutin kenapa tidak dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran di dinas.
Menurutnya, hakekat penggunaan dana silpa dan hakekat anggaran harus dipahami benar agar dalam pemanfaatannya benar-benar sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
Menanggapi hal itu, Gabriel Dala Ema mengatakan, pelaksanaan sail pada tahun 2009 lalu dinilai gagal. Dia mempertanyakan apakah tujuan penyelenggaraan sail untuk mewnghibur rakyat ataukah untuk promosi pariwisata. Hal itu karena kegiatan ini sama sekali tidak menghibur masyarakat dan tidak ada dampak pada promosi pariwisata.
Penggunaan dana Rp242 juta untuk penyelenggaraan sail, kata dia sebaiknya tidak dianggarkan. Dana sebesar itu, menurut dia lebih baik dimanfaatkan untuk membuka akses ke daerah pariwisata atau membuka jalan untuk membantu masyarakat yang membuthkan jalan. “Dana itu bisa bangun jalan baru untuk rakyat daripada untuk hargai tamu yang datang padahal mereka sendiri juga tidak kenal kita,” kata Geby Ema.
Dia sangat tidak setuju jika Dewan menyetujui pengalokasian dana silpa untuk penyelenggaraan sail. “Saya satu orang yang tidak setuju dialokasikan kalau Badan Anggaran menyetujuinya,” kata Geby Ema. Menurutnya, penggunaan dana untuk sail sangat tidak berpihak pada masyarakat sehingga lebih baik dialokasikan untuk membantu masyarakat Ende yang masih miskin.
Astuti Juma mengatakan, pemanfaatan dana silpa berdasarkan aturan hanya untuk kegiatan emergensi dan bencana alam. Karena itu, patut dipertanyakan sail masuk dalam komponen yang mana. Lagi pula, dalam mengalokasikan dana untuk sail perlu pula diperhatikan input, output, outcome, benefit dan impact dari kegiatan sail tersebut. Apalagi, lanjut Tuti, jika melihat kegiatan yang sama pada tahun yang lalu banyak nilai minusnya sehingga perlu dilihat kembali hakekat dari penggunaan dana silpa itu sendiri.
Haji Pua Saleh mengatakan, sejauh ini angka pasti sila belum jelas karena itu Badan Anggaran perlu pertimbangkan kembali pengalokasian dana silpa untuk sejumlah SKPD. Dia khawatir jangan sampai setelah dialokasikan ternyata silpa ril tidak mencukupi angka Rp31 miliar sesuai dengan laporanyang ada. Hal itu karena menurutnya dari silpa Rp31 milair yang ada angka yang dilaporkan terkesan direkayasa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar