BPS Ende Lakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial

· Sejak 15 Juli-14 Agustus 2011

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Badan Pusat Statitik (BPS) Kabupaten Ende sejak 15 Juli lalu hingga 14 Agustus mendatang melakukan pendataan program perlindungan social (PPLS) tahun 2011. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui data ril rumah tangga menengah ke bawah yang dapat digunakan dalam berbagai program perlindungan social oleh lembag pemerintah pusat, daerah maupun lembaga pemangku kepentingan lain di bawah koordinasi tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan Kantor Wakil Presiden RI.

Hal ini terungkap dalam sosialisas pendataan program perlindungan social 2011 di lantai dua kantor bupati Ende, Senin (25/7). Sosialisasi dibuka Sekretaris Daerah Ende, Yoseph Ansar Rera.

Sekda Ansar Rera dalam sambutannya pada acara pembukaan mengatakan, pemerintah menyambut baik upaya BPS Ende melaksanakan sosialisasi pendataan program perlindungan social 2011. Melalui sosialisas tersebut, diharapkan pendataa berjalan baik sehingga menghasilkan basis data terpadu nasional yang selanjutnya dapat dipergunakan oleh seluruh instansi di pusat dan daerah termasuk Ende terkait berbagai program perlindungan social bagi rumah tagga menengah ke bawah.

Dikatakan, sejalan dengan amanat pasal 34 UUN 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Negara telah mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Ada program pengentasan kemiskinan, PKH, raskin dan rutinitas jalankan program anak-anak cacat namu semuanya belum bisa menjawab mengingat jumlah yang begitu banyak.

Dalam program-program yang dijalankan ini, lanjut Ansar Rera, masih ada klaim dari warga soal pmerataan di mana ada yang sudah disentuh program namun ada yang masih belum disentuh padahal sama-sama susah. Data terkait orang miskin selama ini berfariasi dan belum ada indicator yang seragam untuk setiap instansi baik untuk Departemen Kesehatan, bPS dan BPMD. Dalam program-program yang diturunkan juga belum menyentuh secara menyeluruh.

Masyarakat, kata Ansar Rera juga belum sepenuhnya percaya pada data dari BPS. “Bahkan ada yang ganggap data itu tidak benar,” katanya. Padahal, pemerintah sendiri mengakui bahwa data dari BPS merupakan data yang paling benar. Ketidakpercayaan terhadap data BPS seperti itu, terkadang yang membuat masyarakat yang merasa miskin namun tidak mendapatkan sentuhan.

Pendataan program perlindungan social 2011 yang dilakukan ini, lanjutnya diharapkan ada perbedaan indiator dari yang sebelumnya karena jika tidak aka nada complain dari masyarakat. Dengan demikian, target 40 persen rumah tangga menegah ke bawah dapat diperoleh da ril. Namun, kata Ansar Rera, kesuksesan pendataan ini tidak semata hanya peran petugas pendata namun butuh kerjasama dan bantuan dari camat, kepala des, lurah dan RT/RW. Data juga harus diberikan secara jujur dan benar.

Kepala BPS Ende, Agustinus Liat Pehan mengatakan, pendataan program social 2011 ini sudah dilaksanakan sejak 15 Juli-14 Agustus. BPS menerjunkan 86 petugas pendata dan 15 petugas pengawas lapangan. Ditargetkan mampu mendata 25 ribu rumah tangga sasaran namun dalam pendataan ini masih diber toleransi lima persen sehingga pendataan dapat dilakukan mencapai 50 persen. Dari hasil pendataan nanti baru dilakukan verifikasi sehingga mencapai target yang ditetapka yakni 40 persen.

Dalam pendataan ini, banyak variable ang dilihat dan diperhatikan seperti mata pencaharian, pendidikan, kondisi rumah dan jumlah anak. BPS, lanjutnya hanya menyediakan data-data untuk kemudian diserahkan kepada tim nasional perepatan penanggulangan kemiskinan Kantor wakil Presiden RI.

Dalam pendataan program perlindungan social ini, data dasar yang digunkan adalah data sensus penduk 2010. Data penduduk dengan ekonomi menengah ke bawah jadi rujukan dan dalam pendataan disesuaikan lagi. Jika tidak cocok maka dikeluarkan dari data.

Pendataan ini perlu dilakukan karena masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan rentan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk mengatasi masalah ekonomi sehingga dengan program ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi.

Terkadang, masyarakat menilai data BPS bohong dan pemerintah dinilai melakukan pembohonga public. Padahal, data yang disajikan benar tapa ada rekayasa. Karena itu dia berharap dengan sosialisasi ini semua bisa mengambil peran dalam pendataan dengan menyampaikan data apa adanya agar tidak ada lagi yang mengklaim ada rekayasa.