Pemerintah Diimbau Tempatkn Pejabat yang Berkualitas

• Disampaikan Fraksi PDIPerjuangan
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ende mengimbau kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berwibawa, sukses dan bertanggungjawab, bupati dan wakil bupati hendaknya menempatkan staf-staf dalam membantu kerja-kerja kenegaraan dan kemasyarakatan harus diberi ruang bagi yang mampu, berkualitas, dedikasi dan loyalitas agar terciptanya komuniksi kerakyatan yangpenuh tnggung jawab.

Hal itu mengemuka dalam Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakaan Ketua Fraksi, Yustinus Sani dalam forum rapat paripurna IV DPRD Ende, Sabtu (23/10) malam lalu.
Yustinus Sani lebih jauh menegaskan, fraksi menyarankan kepada bupati dan wakil bupati untuk tidak segan-segan memberkan sanksi kepada seluruh pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau komponen manapun yang emnghalang-halangi komunikasi dan komitmen politik yang dibangun oleh pemerinah dan DPRD demi kelancaran kerja-kerja kerakyatan ke depan.

Bupati dan wakil bupati, mbuh Sani dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, harus secara ksatria dan berjiwa besar untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada staf-staf yang berprestasi dalam kerja-kerja kenegaraan dan kerakyatan demi memotifasi pekerjaan selanjutnya, Hal itu, lanjutnya diyakini keberhasilan dan kegagalan akan dinilai dari sisi regulasi dan indicator lain yang didasari dari pakta integritas dlam kesepakatan penunjukan dan penempatan pejabat yang bersangkutan.

Dalam bagian lain pandangan umum itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa perjalanan dinas keluar daerah dari setiap SKPD tidak dirinci secara jelas. Ini mengambarkan SKPD yang ada tidak memberikan porsi dan kesempatan kepada bidang teknis pada eselon III dan IV mengembangkan SDM yng ada. Salah satu contoh, kata Sani, hamper semua SKPD tidk membuat laporan keuangan secara baik dan benar sesuai standard akuntansi emerintah.

Fraksi Hanura Bintang Sejahtera dalam pandangan umum fraksinya yang dbacakan Didimus Toki memberikan sejumlah catatan kritis kepda pemerintah. Fraksi menegaskan, beberapa pecan terakhir tidak sedikit masyarakat mengeluhkan apengurusan KTP, akte kelahiran yang lambat dan berbelit-belit. Biaya pengurusan juga sangat besar bukan pada penbayaran dokumen tetapi biaya transportasiyang sangat menyulitkan masyarakat.

“Betapa beratnya masyarakat di pedalaman yang harus bolak-balik untuk mengurus dokumen ini,” tegas Didimus toki.

Terkait penerangan jalan, Fraksi Hanura Bintang Sejahtera menegaskan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dengan membayar pajak penerangan jalan. Faktanya, di seluruh kota gelap gulita pada malam hari. Bahkan di sejumlah ruas jalan protocol atau jalan iutama seperti di igkungan rumah jabatan bupati, rumah jabatan wakil bupati, rumah jabata pmpnan DPRD, sejumlah taman dalam kota dan tepat umum lainnya tidak kalah gelapnya.

Fraksi juga menyoroti masalah pengerjaan sejumlah ruas jalan dalam kota yang dikeluhkan oleh masyarakat. Menurut fraksi, pengerjaan jalan tu mengotori jalan seperti ruas jalan Soekarno, jalan Katedral, Jalan A Yani. Masyarakat kurang memahami pekerjaan model apa yang sedang dilaksanakan saat ini,