Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Komisi B DPRD Ende dalam dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempersoalkan pelaksanaan proyek dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan yang dikelola Dinas PPO. Hingga memasuki pertengahan bulan Nopember ini, realisasi fisik sekolah baru mencapai 31,13 peren dari 160 sekolah pengelola DAK pendidikan. Salah satu penyebab lambatnya realisasi fisik tersebut ditengarai karena hanya ada satu konsultasn perencana dan konsultan pengawas yang mengawasai pelaksanaan proyek di 160 sekolah dimaksud.
Dengan pendapat dipimpin Ketua Komisi B, Abdul kadir HMB didampingi Wakil Ketua Komisi B, Herman Yosep Wadhi dan Sekretaris Komisi B, Damran I Baleti. Hadir juga sejumlah anggota Komisi B antara lain, Haji Pua Saleh, Sudrasman Arifin Nuh, Arminus Wuni Wasa, Haji Sarwo Edi, Gabriel Dala Ema, Achmad Al Habsy, Mariati Astuti Djuma dan Hj. Selfia Indradewa.
Abdul Kadir Hasan pada kesempatan itu mengatakan, sesuai pengakuan kepala dinas menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan di sekolah pengelola DAK ditemukan adanya pengerjaan sekolah yang tidak menggunakan material sesuai standar. Kondisi seperti itu patut dipertanyakan di mana posisi konsultan pengawas. Kejadian seperti itu disebabkan karena konsultan pengawas tidak berada di lokasi dan tidak menemukan adanya kejanggalan itu dan melaporkan kepada kepala dinas namun persoalan itu justru ditemukan langsung oleh kepala dinas saat melakukan pemantauan.
Dikatakan, melihat realisasi fisik sesuai yang disampaikan kepala dinas yang baru mencapai 31,13 persen sangat dikhawatirkan hingga batas waktu pelaksanaan pada 19 Desember mendatang fisik bangunan tidak mencapai 100 persen atau setidak-tidaknya 80 persen. Padahal, proyek DAK tahun anggaran 2009 tidak dapat diluncurkan ke tahun anggaran 2010. dengan demikian ada dua konsekwensi yang akan diterima yakni DAK dikembalikan ke kas negara dan kedua DAK tahun anggaran 2010 akan mengalami penurunan karena dianggap tidak mampu diserap.
Herman Yosep Wadhi mempertanyakan kendala yang dihadapai hingga realisasi fisik baru mencapai 31,13 persen. Dinas perlu menjelaskan secara transparan setiap tahapan dalam pelaksanaan DAK pendidikan sehingga dari situ diketahui pada setiap tahapan itu kendalanya di mana. Dengan sisa waktu yang ada, untuk mengejar ketertinggalan 70 persen rasanya sangat sulit. Hal itu bisa dicapai jika memiliki tenaga kerja mencukupi dan peralatan yang memadai.
Arminus Wuni Wasa mengatakan, dengar pendapat yang dilakukan adalah untuk mencari solusi dan kendala-kendala yang dihadapi. Sinyalemen bahwa pelaksanaan DAK pendidikan tidakmencapai target dan persoalan konsultan perencana dan konsultan pengawas yang dimonopoli oleh konsultan tertentu maka perlu disikapi Dewan lebih lanjut. Armin mengusulkan agar Komisi B merekomendasikan kepada pimpinan Dewan untuk menindaklanjuti sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan DAK pendidikan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Haji Pua Saleh mengatakan, kemajuan fisik di lapangan dipengaruhi oleh adanya monopoli konsultan baik konsultan perencanaan maupun konsultan pengawas. Dinas perlu menjelaskan secara transparan berapa jumlah konsultan perencana dan konsultan pengawas dalam pelaksanaan DAK pendidikan di 120 sekolah. Dari data jumlah konsultan tersebut baru dapat disimpulkan langkah lebih lanjut yang diambil oleh Dewan apakah dengan membentuk Pansus atau perlu dilakukan evaluasi di lapangan. Temuan kepala dinas bahwa konsultan pengawas tidak berada di lokasi itu baru satu sekolah. “Bisa saja hal seperti itu juga terjadi di sekolah yang lain.” Hal senada dikatakan Damran I Baleti. Menurutnya, terkait konsultan perlu diperhatikan lagi agar tidak memberikan kesan adanya monopoli. Persoalan ini, kata dia agar menjadi perhatian pimpinan.
Kepala Dinas PPO, Fransiskus Hapri Wangge pada kesempatan itu menjelaskan, dalam pelaksanaan DAK pendidikan terkait dengan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah di 160 SD, ada sebanyak 26 konsultan pengawas dan konsultan perencana. “Saya tidak hafal benar konsultan dan jumlah sekolah yang ditangani.” Dia juga membantah jika ada monopoli dari konsultan tertentu karena dalam proses pelaksanaan, pihak sekolah diberikan kesempatan untuk melakukan pendekatan dengan konsultan demikian juga konsultan diberikan kesempatan untuk melakukan pendekatan kepada kepala sekolah. Pendekatan itu diberikan waktu pada Agustus-September untuk pembuatan RAB dan gambar sebagai prasyarat pencairan dana tahap pertama.
Mendengarkan sejumlah penjelasan kepala dinas, Gabriel Dala Ema mengatakan, dari pejelasan yang diberikan kepaa dinas terkesan kepala dinas dan stafnya tidak mempersiapkan diri dengan baik. Penjelasan yang diberikan ustru semakin membingungkan sehingga sulit untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Dikatakan, kondisi ril di lapangan berdasarkan pantauan langsung saat reses dan laporan masyarakat konsultan hanya turun ke lapangan hanya untuk mengantar RAB dan gambar. Mereka tidak pernah ke lapangan untuk melakukan pengawasan.
Abdul Kadir mengatakan, sinyalemen yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa hanya ada satu konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk 160 sekolah pengelola DAK pendidikan. “Sinyalemen konsultan orang yang sama tetapi bendera yang digunakan berbeda di sekolah-sekolah.” Terhadap 26 konsultan seperti yang disampaikan kepala dinas, Kadir menyangsikannya. Menurutnya, 26 konsultan seperti yang disebutkan itu apakah benar atau hanya fiktif yang mana rilnya ternyata hanya 1-2 konsultan saja. “Isu berkembang katakan bahwa konsultan Cuma satu. Ini sesuai hasil reses seperti yang disampaikan Gabriel Dala Ema anggota Dewan terhormat.”
Untuk itu dia berharap agar pada pertemuan yang direncakanan dilaksanakan pada Kamis malam nanti, 26 konsultan tersebut dihadirkan. Selain menghadirkan 26 konsultan, kadir juga meminta dinas untuk menghadirkan juga kepala sekolah pengelola DAK pendidikan namun cukup diambil samplenya saja karena jika dihadirkan seluruhnya ruangan tidak memungkinkan. “Tapi jangan sampai hadirkan yang tidak punya backround konsultan hanya untuk lengkapi 26 saja.”
Sudrasman Nuh anggota Komisi B lainnya mengatakan, 26 konsultan menangani 160 sekolah maka jika dihitung secara matematis maka satu konsultan menangani enam sekolah. Jika demikian, kata Nuh, dengan enam hari kerja maka enam sekolah dapat dikunjungi konsultan bersangkutan. Tetapi, lanjutnya, hal itu sangat tidak mungkin karena dengan 26 konsultan dan masing-masig menangani enam sekolah tetapi penanganan di lapangan menjadi amburadul.
Sedangkan menyangkut realisasi keuangan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Abdul Syukur Muhamad mengatakan, dari total DAK 2009 senilai Rp72 miliar untuk 14 bidang DAK, Dinas Pendidikan memperoleh Rp36 miliar. Realisasi dana secara keseluruhan untuk tahap pertama 30 persen sudah 100 persen. Tahap kedua 45 persen sejauh ini terealisasi 15 persen. Perkembangan fisik untuk 160 SD MoU baru rampung September-Oktober. Dalam proses pencairan dana, baru dilakukan ketika dana tersisa di kas daerah 10 persen. Untuk tahap kedua sebesar 45 persen, sudah diajukan dan sudah ditansfer ke kas daeah. Tahap pertama 30 persen sudah direalisasikan 100 persen sedangkan 45 persen tahap kedua baru 15 persen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar