Hingga Kini Ende Baru Miliki 36 Pos Kesehatan Desa

* Pertemuan Lintas Sektor Program AIP MNH
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Sejauh ini di Kabupaten Ende yang telah memiliki 72 Pustu baru memiliki 36 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Padahal, idealnya, dengan memiliki 72 pustu maka Poskesdes juga harus sebanyak 72 namun hal itu sampai saat ini belum terwujud. Ke depan, diharapkan perlu dikembangkan Pustu yang sudah ada menjadi Poskesdes dan diupayakan dibina lagi masing-masing satu desa. Ditargetkan, pada tahun ketiga semua desa/kelurahan sudah memiliki desa binaan masing-masing dengan adanya Poskesdes.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, dalam penyampaian materinya pada kegiatan pertemuan berkala lintas sektor program AIP MNH dalam pelaksanaan program desa siaga tingkat Kabupaten Ende di Hotel Safari, Senin (29/6). Dikatakan, saat ini masyarakat masih dilihat sebagai objek bukan sebagai subjek dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Untuk itu perlu ada upaya kesehatan yang berbasis masyarakat yakni melalui program Poskesdes. Hal itu perlu dilakukan agar upaya kesehatan lebih tercapai, lebih terjangkau dan lebih berkualitas.

Dekatkan Pelayanan Kesehatan
Dokter Gusti menjelaskan, Poskesdes merupakan upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Menjadi tempat pertemuan antara upaya masyarakat dan dukungan pemerintah. Tujuan Poskesdes adalah terwujudnya masyarakat sehat yang siaga terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desanya. Selain itu ada tujuan khusus yakni terselenggaranya program kesehatan dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Terselenggaranya pengamatan, pencatatan dan pelaporan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa serta faktor-faktor resiko. Terselenggaranya upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya di bidang kesehatan, terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat dan tenaga profesional kesehatan dan terkoordinasinya penyelenggaraan UKBM lainnya yang ada di desa.

Dikatakandiuraikan, kehadiran Poskesdes sebagai wahana peran aktif masyarakat di bidang kesehatan, sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes juga sebagai wahana pelayanan kesehatan dasar guna lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan. Sebagai wahana pembentukan jejaring berbagai UKBM yang ada di desa. Prioritas pengembangan yakni desa/kelurahan yang tidak terdapat sarana kesehatan. Adapun desa yang terdapat puskesmas pembantu masih memungkinkan untuk dikembangkan poskesdes. Prioritas pengembangan juga di desa di lokasi terisolir, terpencil, tertinggal dan perbatasan atau kepulauan.

Kehadiran Poskesdes, lanjut Gusti, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa berupa masalah di desa dapat dideteksi secara dini dan ditangani dengan cepat dan diselesaikan sesuai kondisi, potensi dan kemampuan yang ada. Bagi kader, mendapatkan informasi lebih awal dan merupakan kebanggaan karena dirinya lebih berkarya. Manfaat bagi puskesmas adanya perluasan jangkauan dan optimalisasi fungsi puskesmas dan bagi sektor lain dapat memadukan sektornya dan pemberdayaan masyarakat.

Indonesia Sehat 2010
Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Hendrikus Seni menegaskan, visi pembangunan kesehatan Indonesia sehat 2010 menggambarkan bahwa pada tahun 2010 bangsa Indonesia hidup dalam lingkungan berssih, sehat serta mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata sehingga masyarakat Indonesia umumnya dan Kabupaten Ende memiliki derajat kesehatan yang bermutu baik mental maupun spiritual. Hasil pencapaian pembangunan kesehatan Kabupaten ende tahun 2007 lalu belum menunjukan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan keterlibatan masyarakat untuk hidup sehat masih rendah. Akses pelayanan kesehatan belum memadai serta belum optimalnya kerjasama lintas sektor terkait dengan sektor kesehatan. Dengan demikian, kondisi ini memerlukan perhatian bersama terutama dalam mengoptimalkan kerjasama lintas sektor terkait dengan sektor kesehatan dan komponen lain yang bergerak dalam bidang kesehatan.

Sebagai upaya terobosan dalam peningkatan pembangunan kesehatan terutama bagi masyarakat pedesaan semua komponen terkait harus secara terintegrasi dalam melaksanakan program kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam pembangunan desa siaga/poskesdes. Namun, kenyataan yang dihadapi saat ini, pengembangan desa siaga masih terdapat berbagai kesenjangan seperti adanya kesenjangan peran, pemahaman persepsi yang berbeda dan masih tumpang tindihnya program dan kegiatan serta pendaan yang ada kurang terkoordinasi dengan baik. Masih ada dua versi berbeda dalam pelaksanaan desa siaga antara Dians Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menghindari terjadinya perbedaan dan upaya koordinasi lintas sektor perlu dilakukan eprtemuan koordinasi secara berkala dengan tujuan memperjelas peran masing-masing sektor.

Tingkatkan Kerjasama
Kepala UPTD Program Kesehatan Dians Kesehatan Kabupaten Ende, Pertiwi mengatakan, perttemuan lintas sektor ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas sektor terkait tingkat Kabupaten Ende dalam pengembangan desa siaga untu mendukung penanggulangan permasalahan kematian ibu, bayi baru lahir dan balita di Ende. Selain itu, untuk memberikan pemahaman peran masing-masing sektor dalam program pengembangan desa siaga, memperoleh kesamaan persepsi mengenai konsep desa siaga. Selain itu mengintegrasikan berbagai kegiatan dalam program pengembangan desa siaga, meningkatkan koordinasi lintas sektor dan menyusun rencana tindak lanjut program pengembangan desa siaga/poskesdes.

Hasil yang diharapkan, kata Pertiwi adalah berupa adanya pemahaman yang sama antara Dians Kesehatan dan BPMD tentang pengembangan desa siaga, adanya kesepakatan peran masing-masing sektor dalam pengembangan desa siaga dan adanya rencana aksi bersama program pengembangan desa siaga.