Bantuan Program Keluarga Harapan Banyak Disalahgunakan

· Hari Pertama di Tiga Kecamatan
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Pelaksanaan pembagian dana bantuan dalam program keluarga harapan (PKH) bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kabupaten Ende menurut rencana dimulai pada Selasa (17/6) hari ini. Pembagian dana PKH untuk tahap pertama tahun 2008 ini pada hari pertamam pembagian dilakukan di tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Ende Selatan yang mencakup empat kecamatan di dalam kota, Kotabaru dan Maurole. Sedangkan pembagian di lima kecamatan lainnya akan dilakukan pada hari Rabu sampai hari Kamis. Kabupaten Ende pada tahun 2008 ini masih tetap mendapatkan alokasi untuk delapan kecamatan. Lima kecamatan tambahan yang telah didata untuk memperoleh bantuan yang sama sampai sekarang data penerimanya belum diturunkan oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Don Bosco M. Wangge kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Senin (16/6) mengatakan, penyaluran PKH kepada RTSM tahap pertama untuk tahun 2008 mulai dilakukan pada Selasa (17/6). Pada hari pertama penyaluran ini, dilakukan untuk empat kecamatan dalam kota ditambah Kotabaru dan Maurole.
Dikatakan, sebelum penyaluran dana bantuan PKH ini kepada masyarakat perlu disampaikan agar pemanfaatan dana bantuan tersebut harus sesuai dengan peruntukannya. Hal itu perlu dilakukan mengingat sesuai hasil pemantauan petugas di lapangan selama ini, pemanfaatan dana bantuan PKH tahun 2007 banyak yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. “Dana untuk pendidikan mereka pakai bangun rumah. Begitu juga dana untuk kesehatan mereka pake wurumana. Bias-bias ini yang perlu kita buat penegasan.”
Don Wange mengatakan, pemerintah sedikit mengalami kesulitan dalam pengawasan terkait pemanfaatan dana tersebut mengingat setelah dana itu diterima maka sepenuhnya menjadi hak warga atau RTSM penerima. Pemerintah tidak dapat mengintervensi terlalu jauh terkait pemanfaatan dana tersebut sehinga mengakibatkan pemanfaatannya sulit diawasi. Namun, kata Don Wangge, belajar dari pengalaman di daerah lain yang berhasil melakukan pengawasan maka untuk Kabupaten Ende ke depan akan diupayakan untuk melakukan pengawasan seperti itu. Dikatakan, ada daerah yang mengawasi pemanfaatan dana tersebut dengan meminta bukti-bukti pemanfaatan dana pada saat RTSM penerima PKH kembali melakukan pencairan dana tahap kedua dan ketiga. Bukti-bukti yang diminta seperti bukti pembayaran uang sekolah anak, bukti pembelian susu untuk ibu hamil atau bukti pemeriksaan kesehatan ke puskesmas. Dengan melihat bukti-bukti seperti itu, dapat dilihat apakah benar-benar dana tersebut dimanfaatkan sesuai peruntukannya atau tidak. “Cara seperti itu perlu ditiru agar pemanfaatan dana tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.”
Ketua Kelompok Penerima Dana PKH di kelurahan Tetandara, Halimah Abubakar mengatakan, di kelompoknya ada keluarga yang menerima dananya dan tidak dimanfaatkan untuk membiayai anak sekolah. Dikatakan, kasus yang ada di Kelurahan Tetandara, ada satu keluarga yang anaknya sekolah namun tidak dibiayai ayah kandungnya namun ayahnya menerima dana PKH. Dana tersebut juga diterima oleh ayah angkat si anak yang membiayai sekolah anak tersebut. Dana yang diterima itu tidak digunakan untuk membiayai anaknya sekolah karena anaknya sudah dibiayai oleh adiknya sehingga dana itu dimanfaatkan untuk keperluan yang lain.
Dia akui, pemanfaatan dana yang tidak sesuai itu hanya terjadi di satu keluarga itu saja. Sedangkan keluarga penerima PKH yang lainnya yang ada di dalam kelompoknya telah memanfaat dana tersebut secara benar.
Operator Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Ende, Mikael Miru di Sekretariat UPPKH, Jalan Melati mengatakan, PKH untuk tahun 2008 ini akan dibagikan kepada 5.886 RTSM dengan total dana tahap pertama sebesar Rp2,663 miliar. Mekanisme pembagian dana tersebut, kata Miru akan tetap dilakukan dalam tiga tahap yakni tahap pertama untuk Januari-April, tahap kedua Mei-Agustus dan tahap tiga September-Desember. Dalam penyaluran dana ini, kata dia dalam setiap tahapan penyaluran petugas lapangan akan terlebih dahulu melakukan verivikasi terhadap RTSM penerima dana PKH. Verivikasi itu, kata dia untuk mengetahui perkembangan RTSM penerima mengingat setiap waktu selalu ada perubahan misalnya untuk tahap kedua nanti pasti sudah ada anak yang masuk SD atau sudah tamat SMP. Perubahan itu akan turut mempengaruhi besaran dana yang diberikan kepada setiap RTSM.
Mikael Miru mengatakan, dalam pembagian tahun 2008 ini masih diberikan kepada delapan kecamatan yang tahun 2007 lalu mendapatkan bantuan dana PKH. Sedangkan lima kecamatan baru masing-masing Nangapanda, maukaro, Kelimutu, Wolowaru dan Ndona Timur yang sebelumnya telah dilakukan pendataan oleh petugas BPS, hingga pembagian PKH tahun 2008 ini datanya belum diturunkan oleh pemerintah pusat. “Jadi kita untuk tahun 2008 ini belum bisa akomodir lima kecamatan ini karena belum ada data dari pusat.”

BLT Menunggu Rapat Koordinasi
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Don Bosco Wangge mengatakan, penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada 29.177 kepala keluarga miskin (KKM) di Kabupaten Ende sampai saat ini belum dapat dilakukan. Belum dibayarnya atau dibaginya dana BLT kepada KKM itu, kata Don Wangge karena belum dilakukannya sosialisasi dan dilakukan verifikasi data penerima agar tidak salah sasaran dalam penyaluran. Dikatakan, pemerintah juga sulit melakukan sosialisasi karena sejauh ini tidak ada dana sosialisasi mengingat penetapan program BLT ini dilakukan setelah adanya penetapan angaran. Namun, kata dia, untuk pelaksanaan sosialisasi yang sangat penting dilakukan itu pihaknya akan meminta bantuan dana dari bupati.
Dalam pelaksanaan sosialisasi nanti, kata Don Wangge, akan melibatkan pihak Kantor Pos Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Ende. Koordinasi antar instansi ini sangat penting mengingat program ini melibatkan tiga isntansi tersebut di mana BPS sebagai penyiap data KK miskin, kantor Pos Indonesia selaku penyalur dana dan Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program. Pelaksanaan sosialisasi nanti akan dilakukan di beberapa titik antara lain, di Wolowaru yang meliputi Wolojita, Ndona Timur, Lio Timur dan Ndori, di Detusoko yang meliputi Kelimutu dan Detukeli, titik ketiga di Maurole meliputi Kotabaru, Maurole, Mewaria dan Maukaro, di Nangapanda untuk wilayah Pulai Ende dan Ende dan di kota Ende meliputi empat kecamatan kota ditambah Ndona.
Dalam sosialisasi ini, kata Don Wangge, akan dihadiri para camat dan kepala desa. Langkah itu, katanya perlu dilakukan mengingat pada saat pembagian kartu BLT nanti akan langsung dilakukan verifikasi. “Kita lihat kembali layak atau tidak layak KK miskin penerima BLT karena data yang ada masih pakai data tahun 2005.” Untuk pembagian kartu BLT ini, kata dia sesuai petunjuk teknis yang menyatakan kepala Dinas Sosial sebagai Ketua Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPPBLT) dan struktur dibawahnya di-SK-kan oleh ketua UPPBLT maka dalam pembagian juga diatur oleh ketua UPPBLT. “Jadi kalau ada yang mau bagi kartu BLT harus dibuat SK dan diatur oleh ketua unit. Jadi siapapun yang bagi harus diketahui oleh saya.”