PMKRI Cabang Ende Demo Sikapi Kenaikan Harga BBM

Nilai Keputusan Pemerintah Otoriter
Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Ende kembali menggelar aksi menentang langkah pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM kata mereka akan menyengsarakan masyaraat. Kebijakan kenaikan dinilai PMKRI sebagai langkah otoriter pemerintahan SBY-JK yang diawal pemerintahan menjanjikan tidak akan menaika harga BBM.
Hal itu ditegaskan Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende, Abrao Guterres dalam aksi demo di bundaran jalan Kelimutu depan Toko Apolo, Senin (26/5). Dikatakan, sikap pemerintah menaikan harga BBM merupakan langkah yang tidak tepat dan membebankan masyarakat. Kebijakan yang diambil Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) merupakan langkah yang dinilai bersekongkol dengan elit pemilik modal yang saat ini ramai melakukan penyelundupan BBM ke luar negeri. Ironisnya lagi, kata Abrao Guterres, maraknya penyelundupan BBM itu tidak ada komitmen pemerintah untuk menangkap para pelakunya. Kondisi itu menurut guterres patut dicurigai bahwa ada kerja sama saling menyelamatkan antara satu sama lain.
Kenaikan harga BBM, kata Guterres juga tidak pernah mendidik masyarakat untuk kritis dan kreatif. Pemerintah malah menawarkan solusi yang meninabobokan masyarakat dengan tawaran alternatif instan dengan menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) yang pelaksanaannya pada tahun 2005 lalu sampai sekarang belum pernah dievaluasi oleh pemerintah.
Dalam aksi ini, masa pendemo dari PMKRI mengusung beberapa spanduk bertuliskan PMKRI mengutuk kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, kami tolak harga BBM, SBY-JK segera turun, BLT tipu masyarakat serta beberapa poster dan spanduk lainnya.
Pikirkan Solusi Alternatif
Abrao Guterres dalam aksi itu juga mengatakan, setelah menaikan harga BBM pemerintah harus secepatnya memikirkan solusi alternatif terbaik untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan menaikan harga BBM, kata dia merupakan langkah yang tidak arif dan bijaksana. Dikatakan, pemerintah diminta segera melakukan kajian dan mengkritisinya demi mengambil sikap bijak untk kepentingan masyarakat agar masyarakat tidak merasa ditindas.
Verdy dalam orasinya mengatakan, kenaikan harga BBM akan berdampak luas terhadap masyarakat. Tarif angkutan akan naik dan yang merasakannya tentulah masyarakat. Dia mengajak masyarakat untuk menuntut SBY-JK turun dari jabatan karena dinilai tidak mampu mengurus negara ini. Program 100 hari yang dikumandangkan saat naik menjadi presiden dan wakil presiden untuk memberantas KKN tidak membuahkan hasil dan implementasinya tidak pernah ada.
Dalam aksinya itu, massa PMKRI bergerak mulai dari margasiswa PMKRI di Jalan Wirajaya menuju patung pelajar , Jalan Ponegoro dan tiba di budanran Kelimutu menggelar orasi di sana. Usai berorasi di tempat itu, massa bergerak menuju simpang lima dan kembali mengelar orasi. Selanjutnya massa bergerak ke kantor bupati dan kantor DPRD di Jalan El Tari.
Dalam pernyataan sikap mereka yang ditandatangani Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende, Abrao Guterres dan Sekretaris Agustinus kembardi Sumbi, PMKRI menyatakan, mengutuk kenaikan harga BBM dan kembali mengajak pemerintah untuk mengkaji lebih kritis dan tajam atas kebijakan yang dilahirkan. Meminta pemerintah pusat sampai daerah untuk segera memotong biaya perjalanan aparatur negara, menaikan harga komoditi masyarakat dan penerimaan aparatur diperketat sesuai kompetensi yang dimiliki. PMKRI juga menuntut pemerintah segera mengurangi kendaraan yang tidak memenuhi standar agar tidak menimbulkan polusi udara, memberhentikan perusahaan luar negeri dan melindungi hak-hak petani serta tidak membiarkan para tengkulak menindas rakyat. Diakhir pernyataannya, PMKRI menyatakan, apabila pemerintah SBY-JK tidak mampu menjalankan tawaran tersebut maka PMKRI Cabang Ende meminta segera turun dari jabatan.