26 Agustus 2009

Sisa 400 Ton Stok Beras di Gudang Dolog

* 1000 Ton Mau Dibongkar dari Kapal

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Kondisi terakhir hingga Senin (24/8) stok beras yang masih dimiliki Bulog Sub Divisi Regional Ende yang masih ada di gudang dolog tersisa 400 ton. Namun dari jumlah itu saat ini hendak dibongkar sebanyak 1000 ton dari kapal yang saat ini sudah lego jangkar di Pelabuhan Ende.


Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Bulog Sub Divisi Regional Ende, Eliaser Patty yang juga Kepala Seksi Pelayanan Publik Bulog Sub Divre Ende kepada wartawan saat ditemui di kantor bupati Ende, Senin (24/8). Dikatakan, kendati saat ini stok beras yang ada di gudang dolog tinggal 400 ton, namun kondisi itu tidak terlalu mengkhawatirkan karena saat ini kapal sedang merapat dan tinggal menunggu waktu bongkar. Kapal yang datang dari pelabuhan Lembar NTB itu membawa 1000 ton beras untuk Bulog Sub Divre Ende. Hanya saja, masih mengalami kendala pembongkaran karena masih banyaknya kapal yang melakukan aktifitas di Pelabuhan Ende. “Selasa mungkin sudah bisa dilakukan pembongkaran.”


Patty mengatakan, keterlambatan pembongkaran beras tersebut tidak mengganggu ketersediaan beras di gudang Dolog karena stok yang ada masih dapat mengatasi kebutuhan masyarakat. Diakui, kebutuhan beras setiap bulan untuk jatah beras bagi TNI/Polri sebanyak 225 ton dan jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 391 ton setiap bulannya. Dengan stok yang ada di gudang saat ini masih mampu mengatasi kebutuhan dan menunggu sampai pembongkaran beras yang dimuat dari NTB.


Diakui, jika beras yang dimuat sudah dibongkar maka stok yang dimiliki sebanyak 1400 ton. Jumlah ini jika diprediksi kebutuhan sampai dengan bulan Januari 2010 maka Bulog Sub Divre Ende masih mengalami kekurangan stok sebanyak lebih kurang 6000 ton. Stok yang dimiliki ini akan disiasati sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadhan juga distribusi ke kecamatan Ende, Pulau Ende, Ndonda untuk raskin di masing-masing kecamatan dimaksud. Sedangkan untuk Kabupaten Nagekeo dan Ngada, kata Patty sejauh ini masih menggunakan beras pengadaan lokal. Kedua kabupaten ini baru mulai dialokasikan pada bulan Oktober mendatang.


Bulog Sub Divre Ende, kata Patty mengimbau kepada para kepala desa atau bagian yang mengurus penyaluran raskin agar dapat mengambil jatah raskin sehingga bisa diatur pendistribusiannya. Hal itu perlu agar menghindari pengambilan secara serentak yang dapat menganggu persediaan beras di gudang Dolog. Selain itu, pengambilan raskin perlu dipercepat agar Bulog dapat melakukan pengadaan jatah beras yang baru mengingat kapasitas gudang yang terbatas. Langkah pengadaan untuk mengantisipasi kemarau panjang dan ancaman elnino.


Sejauh ini, kata Patty, penyaluran raskin belum berjalan maksimal. Ada sejumlah desa di beberapa kecamatan yang sejak Januari-Agustus ini belum mengambil jatah raskinnya sama sekali. Desa-desa yang belum mengambil raskin terutama desa-desa yang terdapat di wilayah utara Ende seperti Wewaria, Detukeli, Maurole dan Kota Baru. Dua desa masing-masing Desa ekoae di Kecamatan Wewaria dan Desa Loboniki di Kota Baru keduanya belum mengambil jatah raskin sejak Januari-Agustus. Untuk wilayah utara ini, kemungkinan karena masih cukup keterseidaan pangan yang dimiliki mengingat daera-daerah ini merupakan daerah penghasil beras di Kabupaten Ende. Sedangkan untuk Loboniki belum diambilnya jatah raskin karena kepala desa definitifnya belum terpilih.


Rosalia N, warga Onekore mengatakan, penyaluran raskin selama ini memang sudah berjalan baik. Hanya saja perlu andil pemerintah agar harga raskin tidak dinaikan. Pemerintah dapat membantu biaya transportasi sehingga harga raskin yang telah ditetapkan tidak lagi dinaikan. Pemerintah juga diminta agar memperhatikan penyaluran raskin agar tidak disalahgunakan. Menurut dia, jika tidak diawasi bisa terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran raskin mengingat pada tahun-tahun sebelumnya ada desa yang diinformasikan pernah menyalahgunakan raskin untuk kepentingan tertentu seperti dijual kepada warga yang tidak berhak dan ada pula yang menyalahgunakan keuangan yang telah dikumpulkan masyarakat.




Tidak ada komentar: