23 Oktober 2010

Realisasi PAD 2010 Capai 42,13 Persen

· Pemerntah Ajukan Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD 2010

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Memasuki triwulan IV tahun anggaran 2010, dari sisi pendapatan daerah telah terealisasi sebear Rp280,151 miliar daritarget yang ditetapkan sebesar Rp423,153 miliar atau mencapai 66,20 persen. Dari sisi pendapatan ini, komponen pendapatan asli daerah (PAD) telah terealisasi sebesar Rp10,142 miliar atau 42,13 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp24,074 miliar.

Hal ini mengemuka dalam nota keuangan atas rancangan perubahan APBD 2010 yang diajukan pemerintah dalam rapat paripurna DPRD Ende, Senin (18/10). Penyapaian nota keuangan ini dibacakan secara bergantian oleh Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar, Sekda Yoseph Ansar Rera dan Asisten III, Abdul Syukur Muhamad.

Rapat paripurna DPRD Ende dipimpin Wakil ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso didampingi M Liga Anwar.

Dari sisi dana perimbangan, sejauh ini telah terelisasi sebesar Rp243,090 miliar atau 63,10 persen dari target sebesar Rp385,230 miliar. Sedangkan penerimaan dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah telah terealisasi sebesar Rp23,250 miliar atau mencapai 204 persen dari target yang ditetapkan Rp13,847 miliar. Penerimaan dari komponen lain-lain PAD yang sah terdiri atas hibah Rp39,8 miliar dari target Rp6,824 miliar, dana bagi hasil pajak Rp1,972 miliar dari target Rp4,127 miliar dan dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp25,987 miliar dan bantuan keuangan dari prorovinsi atau pemerintah pusat lainnya sebesar Rp250 juta dari target Rp2,895 miliar.

Kondisi ini menunjukan bahwa realisasi pendaatan terbesar berasal dari pos dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp25,987 miliar yang belum diangarkan pada penetapan awal APBD 2010.

Pemerintah menjelaskan bahwa menyangkut realisasi pendapatan daerah sampai Agustus 2010 tersebut, pemerintah akan mengajukan perubahan-perubahan estimasi yang membutuhkan persetujuan dari DPRD.

Sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksaaan operasional pada Dinas PPKAD diantaranya, belum maksimalnya tingkat kinerja instansi pengelola PAD, kurangnya dana operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas penagihan. Kendala lain yang dihadapi yakni kurangnya personil dalam rangkamenunjang tugas penagihan. Selai itu karena belum diterapkannya perarutan daerah pajak dan retribusi yang disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kendala lain yang dihadapi yakni lemahnya tingkat akurasi data potensi pajak dan retribusi, sarana dan prasarana pasar yang ada belum memadai. Penetapan tarif pajak dan retribusi yang sedangberlaki sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian serta perilaku subyek pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.

Dalam nota keuangan tersebut, pemerntah juga mengajukan perubahan estimasi di mana untuk pendapatan daerah peerintahmerencanakan sebesar Rp479,648 miliar dan mengalamikenaikan sebesar Rp56,494 miliar daripenetapan awal sebesar Rp423,153 miliar. Pada sisi pendapatan, ada beberapa item penerimaan yang belum dimasukan berasarkan potensi penerimaan ril yang terukur maupun penambahan dana dari pemerintah pusat pada tahun anggaran berkenan.

Tidak ada komentar: