Oleh Hieronimus Bokilia
Ende,
Sebanyak 24 orang calon tenaga kerja yang direkrut Himpunan Ahli Pembangkitan Tenaga Listrik Indonesia (HAKIT) kerja sama dengan PT Rekadaya Elektrical dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ende kembali mendatangi kantor DPRD Ende. Kedatangan mereka ke DPRD Ende untuik meminta Dewan memfasilitasi menyelesaikan permasalahan yang mereka alami saat ini.
Kehadiran mereka di DPRD Ende, diterima Komisi B DPRD Ende di ruang rapat paripurna, Senin (19/7). Pertemuan dengan ke-24 calon tenaga kerja PLTU Ropa dipimpin Ketua Komisi B DPRD Ende, Abdul Kadir Hasan. Hadir juga Sekretaris Komisi B, Herman Yosep Wadhi dan anggota Komisi B, Sudrasman Arifin Nuh, Haji Pua Saleh dan Arminus Wuni Wasa. Dari pemerintah hadir Sekretaris Daerah, Yosep Ansar Rera, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Petrus Poto bersama sejumlah staf.
Pda kesempatan itu, Sekda Ansar Rera mengatakan, HAKIT merupakan biro jasa yang melakukan seleksi penerimaan calon tenaga kerja. Karena itu kehadiran mereka di Dinas Nakertrans dipercayai dan dinas membantu mereka melakukan proses seleksi penerimaan.
Dikatakan, jika saat ini ke-24 calon tenaga kerja ini kondisinya sudah seperti ini maka langkah yang harus dilakukan pemerintah yang dijalankan oleh Dinas Nakertrans adalah menghubungi kembali HAKIT. Dalam proses ini, kata Ansar Rera, surat menyurat boleh dilakukan namun juga harus bertemu langsung. Hal itu perlu agar HAKIT dapat melakukan koordinasi dengan PLN.
Pemerintah, lanjut dia akan terus berupaya dan memperjuangkan nasib ke-24 calon tenaga kerja ini agar mereka dapat diikutsertakan dalam tes penerimaan yang baru diumumkan itu yang dikategorikan telah mengikuti tes dan tinggal melengkapi kekurangannya saja. Menurutnya, ke-24 calon tenaga kerja ini adalah anak tanah yang harus terus diperjuangkan nasib mereka. Jika langkah-langkah yang dilakukan ini belum juga membuahkan hasil baru diambil langkah lanjutan. Pemerintah, lanjut dia juga akan melakukan koordinasi dengan PLN Wilayah agar dapat memprioritaskan putra daerah Ende. Langkah itu menurutnya perlu dilakukan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pengoperasian PLTU Ropa nanti.
Abdul Kadir pada kesempatan itu mengatakan, pemerintah harus melakukan koordinasi dngan HAKIT, PLN dan PT Rekadaya Elektrical untuk menyelesaikan masalah ini. pemerintah jugaharus sudah memikirkan langkah lain jika langkah-langkah koordinasi itu gagal menemukan jalan penyelesaian.
Dalam persoalan ini, kata Abdul Kadir, anggota Komisi B Yustinus Sani sempat berkomunikasi dengan Manajer PT PLN Cabang Flores Bagian Barat, Audi R Damal. Dalam komunikasi yang dibangun itu, manajer mengatakan proses seleksi itu tidak sepengetahuan mereka. PLN tidak memberikan otoritas dan perjanjian dengan HAKIT dalam kegiatan perekrutan tenaga kerja untuk PLTU Ropa. Kondisi seperti ini, lanjut dia menunjukan bahwa pemerintah “ditipu” oleh HAKIT dan PT Rekadaya Elektrical.
“Kalau sudah ditipu (dalam tanda kutip), apa yang dilakukan oleh pemerintah?” tanya Abdul Kadir.
Herman Yoisep Wadhi mengatakan, PT Rekadaya Elektrical adalah pelaksana pembangunan kontruksi dan tidak berkepentingan dengan perekrutan tenaga kerja untuk pengoperasian. Melihat kondisi ini, dinas dianggap kurang jeli dan tidak hati-hati.
“Jangan sampai calo di atas calo. Rekadaya dengar ada butuh tenaga dan dekati HAKIT untuk lakukan perekrutan,” kata Wadhi. Dia meminta dians untuk melakukan koordinasi agar persoalan inin menjadi tuntas.
Hal senada dikatakan Sudrasman Nuh. Menurutnya, Dinas Nakertrans tidak jeli dalam melakukan kerja sama dengan HAKIT untuk prekrutan tenaga kerja. Setiap ada tawaran kerja sama, lanjutnya, dians harus mengecek keberadaan lembaga tersebut agar tidak menelantarkan tenaga kerja yang direkrut. Kondisi saat ini, kata dia, ke-24 anak yang telah direkrut ini sudah diterlantarkan karena itu pemerintah melalui dinas harus mengambil sikap tegas.
Muhamad Andris Mapawa mewakili rekan-rekannya pada kesempatan itu mengatakan, mereka meminta agar tetap diterima dan masuk menjadi tenaga kerja PLTU Ropa karena mereka sudah mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus. Jika saat ini PLN Wilayah NTT melakukan proses rekrutimen maka dia meminta agar mereka juga diterima dalam proses ini tanpa ada syarat apapun karena sebelumnya mereka sudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
Abdul Kadir diakhir pertemuan meminta kepada ke-24 calon tenaga kerja ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dia mengimbau agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak lain yang ingin membonceng dalam persoalan mereka untuk kepentingan yang lain.
Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 24 orang calon tenaga kerja yang direkrut Himpunan Ahli Pembangkitan Tenaga Listrik Indonesia (HAKIT) kerja sama dengan PT Rekadaya Elektrical dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ende mempertanyakan nasib mereka. Hal itu karena sejak mereka ditetapkan lulus dalam seleksi dan dijanjikan akan mengikuti pelatihan di KLK Dinas Tenaga Kerja Ende dan mengikuti training di Kalimantan ternyata tidak terlaksana. Padahalk diantara mereka ada yang terpaksa harus berhenti kuliah karena sudah dinyatakan lulus seleksi.
Bahkan sampai saat ini nasib mereka semakin tidak jelas sejak adanya pengumuman penerimaan 140 tenaga operator oleh PT PLN Wiayah NTT. Karena itu, ke-24 calon tenaga kerja ini merasa ditelantarkan dan telah ditipu pihak PT Rekadaya Elektrical. Mereka mengancam jika nasib mereka tidak diperhatikan mereka akan melakukan aksi demo dan memproses hukum pihak terkait yang telah merekrut mereka.
Arman Abubakar mewakili rekan-rekannya mengatakan, mereka mengikuti tes menjadi tenaga operator dan tenaga teknisi PLTU Ropa setelah mendengar pengumuman melalui radio dan pengumuman di gereja. Mereka kemudian mendaftar dan mengikuti proses seleksi dan proses tes sebanyak empat tahapan. Dari sekitar 88 tenaga kerja yang mendaftar, kata Abubakar, dia dan teman-temannya sebanyak 24 orang dinyatakan lulus seleksi.
Selanjutnya, mereka diminta untuk mendaftar ulang. Saat itu, kata dia, pihak HAKIT dan PT Rekadaya Elektrical menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan mengikuti pelatihan awal di KLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelatihan di KLK Dinasnakertrans, lanjutnya akan dilaksanakan selama dua minggu dan akan digelar setelah hari raya Idulfitri tahun 2009. setelah mengikuti pelatihan di KLK baru kemudian diberangkatkan ke Kalimantan untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Namun, kata Abubakar, pelatihan di KLK Disnakertrans yang dijanjikan hingga saat ini tidak pernah terlaksana.
Demo dan Proses Hukum
Andris Mapawa, Arman Abubakar dan sejumlah calon tenaga kerja lainnya mengancam jika mereka tidak diterima dan tidak ada kejelasan nasib mereka maka mereka akan menggelar aksi demi baik ke DPRD Ende dan juga ke lokasipembangunan PLTU Ropa di Desa Kelitembu Kecamatan Maurole. Mereka juga mengancam akan memproses hukum pihak HAKIT dan PT Rekadaya Elektrical yang telah mentelantarkan dan menipu mereka.
Site Manajer Pembangunan PLTU I NTT di Ropa, Rizal saat dihubungi per telepon dari Ropa, Minggu (18/7) mengatakan, saat ini PLTU Ropa masih dalam tahapan pembangunan. Sedangkan ke-24 calon tenaga kerja yang direkrut tersebut adalah untuk tenaga teknisi dan operator PLTU Ropa pada saat pengoperasian. Karena itu, mengingat pembangunan PLTU Ropa yang semula diperkirakan selesai pada bulan Juli namun hingga kini belum selesai maka mereka belum dapat dipanggil untuk mengikuti training dan dipekerjakan.
Pengoperasian PLTU Ropa, kata Rizal sesuai surat dari PT Rekadaya Elektrical Jakarta ke Dinas Nakertrans diundur ke bulan Desember 2010 karena ada keterlambatan pekerjaan bidang konstruksi. Kepada ke-24 calon tenaga kerja itu, lanjut Rizal sudah dijelaskan bahwa saat ini ada reviu bidang konstruksi sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan bidang kontruksi.
“Informasi dari kantor pusat Rekadaya di Jakarta status mereka sedang ditangani lagi di Jakarta. Kekhawatiran mereka tentu saja semua khawatir. Tapi mudah-mudahan secepatnya dapat konfirmasi soal status rekruitmen mereka dalam waktu dekat ini,” kata Rizal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar