Pemerintah Tolak Tawaran Kelola Pelabuhan Feri Nangakeo

• Pelabuhan Tidak Siap Dioperasikan

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Pemerintah Kabupaten Ende secara tegas menolak tawaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT untuk mengelola Pelabuhan Feri Nangakeo. Penolakan pemerintah itu dilakukan karena kondisi dermaga saat ini tidak dapat dimanfaatkan akibat sarana prasarana pendukung yang tidak memadai. Selain itu, penolakan mengelola dermaga juga terjadi karena alasan letak dermaga yang tidak strategis untuk disandari kapal.

Hal itu dikatakan Bupati Ende, Don Bosco M Wangge saat ditemui wartawan di pelataran gedung DPRD Ende, Kamis (16/9). Bupati Wangge mengatakan, pemerintah menolak tawaran pengelolaan dermaga karena saat ini dermaga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seharusnya, jika mau diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, dermaga harus layak untuk dimanfaatkan agar saat diterima dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Namun, katanya, kondisi dermaga saat ini sangat memprihatinkan. Sarana-prasarana pendukung sangat tidak memadai. Lampu belum terpasang, dermaga masih dalam kondisi rusak. Selain itu, kata Bupati Wangge, letak dermaga yang tidak strategis membuat dermaga tidak dapat disandari kapal. “Kalau kapal kuat pasti dermaga yang hancur. Tapi kalau dermaga kuat tentu kapalnya yang pecah,” kata Bupati Wangge.

Menurutnya, jika dermaga hanya bisa dimanfaatkan untuk memancing ikan maka pemerintah tidak mau menerima untuk mengelolanya. Karena itu, jika pihak dinas mau menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah di kabupaten maka harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan menyeluruh. Bila perlu, letak dermaga saatini perlu dirubah agar kapal bisa sandar dengan baik.

Hal itu, lanjutnya, sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi saat bertemu di Jakarta. Pemerintah, kata dia hanya mau meneria tawaran pengelolaan jika dermaganya bisa difungsikan.

Nada penolakan juga datang dari anggota DPRD Ende. Achmad Alhabsyi, anggota DPRD Ende dari Fraksi Hanura Bintang Sejahtera kepada Flores Pos mengatakan, tawaran pengelolaan dermaga itu sudah pernah dibahas di rapat Dewan. Dalam pembahasan itu, mayoritas anggota Dewan menyatakan menolak tawaran itu. Hal itu karena kondisi dermaga yang tidak layak dimanfaatkan. Karena itu, jika pemreintah menerima pengelolaannya akan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Secara pribadi, kata Alhabsyi, dia sangat setuju jika pemerintah menolak tawaran dinas itu. Hal itu karena kondisi dermaga saat ini sangat tidak layak untuk dioperasikan. Selain karena saat ini ada bagian dermaga yang rusak dan belum diperbaiki juga karena letak dermaga tersebut tidak strategis untuk disandari kapal.

Dia meminta kepada pemerintah untuk tidak menerima tawaran dari dinas provinsi itu karena jika sampai diterima akan menghabiskan anggaran untuk hal-hal yang tidak dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jika pemerintah mau menerima, harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan secara menyeluruh di dermaga sehingga ketika nanti diterima pengelolaanya oleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk melayani masyarakat.