Kantor Pengolahan Data dan Telematika Diminta Instrospeksi

• Fasilitas Touch Screen Mubazir

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Mantan anggota DPRD Ende, Fransiskus Wangge mencermati pemberitaan HU Flores Pos terkait pernyataan Kepala Kantor Pengelolaan Data dan Telematika tentang warung internet, meminta agar kepala kantor instrospeksi dan melakukan pembenahan ke dalam. Hal itu perlu dilakukan agr da perbaikan di masa-masa mendatang.

Frans Wangge kepada Flores Pos per telepon, Selasa (4/5) mengatakan, menghargai langkah bijak kepala kantor data dan telematika yang akan memantau dan mewajibkan pemberian ijin bagi warung internet (warnet) yang da di Kabupaten Ende karena dia memiliki sense of responsibility.

Namun, kata Wangge, jika dicermati lebih jauh, harusnya lembaga tersebut yang merupakan perubahan dari Bapesiteldi maka masih banyak hal penting yang perlu diadakan evaluasi total terutama tentang hasil pembangunan sejumlah aplikasi terutama aplikasi sistem informasi manajemen barang atau aset yang dibangun pada tahun 2004. juga sistem aplikasi perkantoran yang dibangun tahun 2005 dan aplikasi sistem manajemen pelayanan satu atap yang yang dibangun tahun 2005 beserta kegiatan pelatihan sumber daya anusia aparatur untuk menanangani aplikasi dimaksud.

Dalam konteks ini, kata politisi kawakan Partai Golkar ini, patut dipertanyakan sudah sejauh mana Kantor Pengolahan Data dan Telematika memanfaatkan sejumlah apoliksi tersebut guna menunjang pelaksanaan tugas administrasi perkantoran dan manajemen aset daerah berbasis elektronik. Sejauh mana staf tersebut dimanfaatkan dan saat ini ditempatkan di mana.

“Saya amati sepints semua pelaksanaan administrasi perkantoran dan manajemen barang atau aset milik daerah masih bersifat konvensional walau dicatat melalui komputer,” katanya. Hal itu, katanya memberikan kesan kuat bahwa semua aplikasi yang dibangun lewat kerjasama dengan pihak Fakultas Teknologi Industri dari Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (FTI-ITS) pada jebol semuanya untuk tidk mengatakan bahwa perangkat keras dan lunak atau infrastruktur jaringan teknologi informasi sejak tahun 2002 sampai 2007 pada mubazir termasuk pola penempatan dan pendayagunaan staf terlatih yang tidak proporsional.

Diakuinya, dirinya pernah dipercya menjadi penghubung oleh pihak FTI-ITS dengan pemerintah kabupaten/kota seluruh NTT termasuk provinsi NTT. Kabupaten Ende, kata Wangge merupakan yang terdepan membangun kerjasama lewat kerjasama khusus. Karena itu dia menyarankan perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap sejumlah perangkat keras dan perangkat lunak yang telah dibangun termasuk staf terlatinya.

“Saya sarankan kepada saudara kepala kantor perlu meminta bantuan teman-teman staf PDE atau Bapesiteldi yang senior untuk melacak kembali secara cermat prasarana dan sarana yang telah dibangun dengan sudah payah dan mengeluarkan biaya miliaran rupiah,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Wangge, masyarakat juga belum mempertanyakan pemanfaatan dari alat touch screen (layar sentuh) yang diadakan bagi para tamu yang hendak mengetahui informasi tentang Kabupaten Ende. Fasilitas yang diadakan dengan dana Rp300 juta untuk dua unit di mana satunya diletakan di di serambi depan kantor bupati dan stunya lagi diletakan di Bandara Haji Hasan Aroeboesman saat ini mubazir. Dua fasilitas itu sma sekali tidak dpat dimanfaatkan. Secra ekonomi, lanjutnya, perlu dipertanyakan sejauh mana dampak outcome dan impact yang diperoleh pemerintah dan rakyat Ende dengan dibangunnya prasarana dan sarana dimaksud.

Menurutnya, kondisi seperti ini menunjukan bahwa hanya berbicara fasih tentang electronic goverment tetapi belum mampu memelihara dan memanfaatkan secara optimal seluruh piranti lunak yang ada.

Wangge juga mengkritisi warnet pemda yang menurut pengakuan kepala kantor Pengolahan Data dan Telematika terkesan mubazir karena tidak ada pemasukan ke kas daerah. Terhsaap kondisi ini pengelola tidak dapat disalahkan karena itu terjadi akibat tidak adanya kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola yang dibuat secara profesional dengan ikatan tertentu.

Mengatasi persoalan ini, dia menyarankan agar pemerintah perlu melakukan pembenahan kembali. Bila perlu, lanjtunya perlu dilakukan seminar ulang dengan menghadirkan FTI-ITS dan unsur perguruan tinggi lokal bersama DPRD dan LSM terkait dengan mengacu pada master plan yang ada. Langkah ituperlu dilakukan agar apa yang ada dapat bermafaat secara optimal menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelayanan publik.