Minyak Tanah Langka, Diduga Ada Kebocoran

· * Perlu Data Seluruh Pengecer

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos

Kelangkaan minyak tanah yang terjadi hampir tiga bulan terakhir, telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal itu karena minyak tanah selama ini menjadi bahan bakar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kelangkaan minyak tanah ini patut dapat diduga akibat adanya kebocoran minyak tanah yang dibawa ke luar Kabupaten Ende.

Hal ini mengemuka dalam dialog PMKRI Ende dengan DPRD Ende di ruang transit yang dipimpin Ketua DPRD Ende, Marselinus YW Petu, Jumad (13/5).

Yohanes Paulus Lele, Ketua Presidium Pengembangan Organisasi pada PMKRI Cabang Ende mengatakan, kelangkaan minyak tanah yang terjadi tiga bulan terkahir sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat yang tingkat ketergantungannya pada minyak tanah sangat tinggi kesulitan mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini juga ikut berdampak pada dunia pendidikan di mana para mahasiswa yang juga sebagai konsumen terbanyak minyak tanah di Kota Ende ikut merasakan dampak kelangkaan minyak tanah. Untuk itu dia meminta lembaga Dewan menggunakan fungsi kontrolnya untuk mengontrol penyaluran minyak tanah agar tidak langka.

Eugenia Goreti Lado Lay mengatakan, kelangkaan minyak tanah memang telah menimbulkan keresahan di kalangan msyarakat. Minyak tanah memang merupakan kebutuhan masyarakat mengingat rata-rata masyarakat di dalam Kota Ende menggunakan minyak tanah untuk memasak sehingga ketika minyak tanah langka sangat menyulitkan.

Kelangkaan minyak tanah ini, katanya, timbul akibat klaim wilayah dari para distributor di mana mereka hanya mau menyalurkan minyak tanah ke titik pengecer hanya pada wilayah atau pengecer yang ada di bawah langganan mereka. Sedangkan yang bukan berada di bawah titik distribusi atau wilayah distribusi mereka tidak mereka layani. Kondisi ini mengakibatkan ketika pada pengecer kehabisan stok dan belum sempat dilayani distributor langganan mereka maka mereka jelas mengalami kesulitan dalam melayani masyarakat.

Karena itu, kata Lado Lay, para distributor hendaknya tidak ada klaim wilayah atau pengecer. Distributor diharapkan dapat menyalurkan dan melayani semua pengecer yang membutuhkan minyak tanah tanpa ada klaim wilayah dan klaim pengecer. Karena menurutnya, jika ada klaim seperti itu maka persoalan kelangkaan minyak tanah akan terus terjadi. Selain itu, pemerintah melalui Bagian Ekonomi perlu mendata pengecer yang ada baik di dalam Kota Ende maupun di luar kota agar mengetahui jumlah pengecer yang ada.

Hal senada dikatakan Maximus Deki. Menurutnya, Bagian Ekonomi harus lakukan pendataan jumlah pengecer. Bgaian Ekonomi, lanjutnya, jangan hanya mengeluarkan surat rekomendasi tanpa ada kontrol di lapangan. Dia mengatakan, para pengecer ini perlu dihimpun dalams satu wadah sehingga mereka saling mengenal dan jika terjadi kelangkaan mereka dapat dimintai pertanggungjawaban.

Marsel Petu mengatakan, dalam penyaluran minyak tanah ada tiga komponen yang terlibat yakni Depo Pertamina, distributor dan pengecer. Kelangkaan yang menjadi realita di masyarakat namun dari pihak Pertamina mengakui stok minyak yang dikeluarkan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Stok yang dikeluarkan ke distributor diakui sangat memadai dan sesuai perhitungan Pertamina sudah mencukupi kebutuhan masyarakat dan tidak mengalami kekurangan.

Permasalahan yang terjadi, kata dia kemungkinan terjadi dari distributor kepada pengecer. Selama ini ada klaim wilayah dan pengecer oleh para distributor di mana mereka hanya melayani pengecer yang menjadi langanan mereka.

Kelangkaan yang terjadi, kata Marsel Petu diduga kuat akibat adanya kebocoran. Kebocoran tersebut, lanjutnya belum dapat dipastikan apakah terjadi di tingkat distributor atau di tingkat pengecer hingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Dia juga menduga, kelangkaan yang terjadi ini kemungkinan disebabkan karena minyak tanah yang diperuntukan bagi masyarakat Kabupaten Ende dibawa ke luar daerah Ende. “Ini perkiraan saya. Diharapkan ada pengendalian dan pengawasan lintas sektor yang melibatkan polisi, Disperindag dan pertamina,” kata Marsel Petu.